Fakta Tentang RUU Cipta Kerja & Hoax Yang Bertebaran

WhatsApp Image 2020-10-07 at 16.16.02 (1)

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja telah disetujui menjadi UU dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020) kemarin. Ada banyak kontroversi yang terjadi dikarenakan adanya informasi salah yang menyebar luas melalui media sosial maupun aplikasi pesan. Dengan disinformasi yang diterima masyarakat tentunya akan membuat runyam keadaan dan stabilitas ekonomi Indonesia terutama di masa pandemi seperti sekarang.

Lantas, pasal apa saja yang beredar di media sosial dan memicu kontroversi? Dan bagaimana kebenarannya dibalik disinformasi yang tersebar di masyarakat?

1. Upah Minimum akan Dihapuskan

Hal pertama yang membuat kontroversi antara buruh dan DPR RI ialah isu mengenai Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten dihapus. Pada kenyataannya, upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja dan juga aspek pertumbuhhan ekonomi daerah. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Upah di atas upah minimum disepakati antara pengusaha dan pekerja. Kenaikan upah minimum juga dihitung menggunakan formula perhitungan upah minimum yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya,setelah RUU Cipta Kerja disahkan, bagi daerah yang telah menetapkan UMS, maka UMS yang telah ditetapkan tersebut tetap berlaku (untuk pekerja yang telah menerima UMS yang telah lebih tinggi dari UM Kabupaten/Kota tidak boleh diturunkan). 

Terakhir, jika Anda adalah pengusaha mikro dan kecil juga berlaku upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, sekurang kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat. 

2. Pengurangan Jumlah Pesangon

Masalah ini menjadi salah satu isu yang paling menonjol di serikat buruh. Pasalnya, buruh dan pekerja dikabarkan tidak akan mendapatkan pesangon apabila terkena PHK. Pada faktanya, dalam Rancangan Undang-Undang Pasal 156 para buru dan/atau pekerja tetap mendapatkan pesangon. 

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh pekerja/buruh.  Pada praktiknya, hanya 7% perusahaan yang mampu membayarkan pesangon sebesar 32 gaji, sedangkan 93% lainnya tidak memiliki kepastian mengenai berapa pesangon yang diterima pekerja.

Dalam RUU Cipta Kerja, jumlah pesangon maksimal berubah dari 32 gaji menjadi 25 kali yang terdiri dari 19 kali ditanggung oleh pengusaha dan 6 ditanggung oleh pemerintah.

3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak

Hoax selanjutnya ialah adanya isu mengenai pegawai kontrak seumur hidup dan menipisnya status karyawan tetap. Hal ini tentunya tidak benar adanya, karena di dalam UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah. PKWT juga akan diberikan perlindungan untuk kelangsungan bekerja dan apabila masa kerja berakhir, pekerja berhak mendapatkan uang kompensasi sesuai dengan masa kerja (diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah).

4. Outsourcing Seumur Hidup

Pada faktanya, outsourcing hanya dibatasi untuk lima jenis pekerjaan. Perlu diketahui bahwa syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja dalam kegiatan alih daya atau outsourcing masih tetap dipertahankan. RUU CiptaKerja akan tetap mengatur hubungan kerja dalam alih daya dan apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari perusahaan alih daya, maka masa kerja pekerja dan/atau buruh tetap dihitung. Tak hanya itu, pengalihan perlindungan hak-hak pekerja juga harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja.

5. Waktu Kerja Terlalu Eksploitatif

Pada isu ini, banyak masyarakat yang salah kaprah dan mendefinisikan bahwa apabila RUU ini disahkan maka kita harus bekerja selama 6 hari dalam seminggu. Hal ini tentunya perlu diluruskan, di mana dalam penjelaskan RUU Cipta Kerja menyatakan bahwa waktu kerja akan tetap mengikuti ketentuan UU 13/2003 yaitu 60 jam per minggu, dimana untuk 5 hari kerja sebanyak 8 jam per hari dan untuk 6 hari kerja sebanyak 7 jam per hari.

Jenis pekerjaan mengikuti tren industri 4.0 dan berbasis industri ekonomi digital yang waktunya sangat fleksibel sesuai dengan kesepakatan 4 RUU Cipta Kerja memberi ruang optimalisasi waktu kerja dan optimalisasi kapasitas produksi dengan menambah jam lembur, dari 3 jam menjadi 4 jam per hari, 5, Dengan tetap adanya pengaturan waktu untuk 5 atau 6 hari kerja maka waktu untuk libur/istirahat tetap ada dan disesuaikan.

6. Hak Cuti Hilang dan Hak Upah atas Cuti Juga Dihilangkan

Hak cuti juga menjadi polemik yang tak kalah kontroversial. Kenyataannya, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti pekerjanya, terutama wanita. Perusahaan wajib memberikan cuti dan waktu istirahat kepada para pekerjanya termasuk cuti melahirkan, menyusui, dan haid.

7. Outsourcing Tidak Mendapat Jaminan Pensiun dan Kesehatan

Perihal masalah ini, dengan RUU Cipta Kerja pekerja PKWT tetap mendapatkan jaminan semacam jaminan pensiun melalui pemberian kompensasi setiap berakhirnya kontrak. Sedangkan untuk jaminan lainnya berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, tetap ada dan sama dengan pekerja tetap. Demikian jugadalam hal terjadi pengalihan pekerja, maka perlindungan hak-hak atas pekerja dan buruh tidak boleh kurang, sepanjang objek pekerjaannya tetap ada (pekerjaan yang ada pada 1 (satu) perusahaan pemberi pekerjaan yang sama).

8. Kemudahan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) Masuk ke Indonesia

Polemik lainnya ialah kemudahan Tenaga Kerja Asing masuk ke Indonesia. Hal ini tentunya tidak benar adanya karena dalam RUU Cipta Kerja tertulis bahwa Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Selain itu, setiap pemberi kerja wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Kini setelah mengetahui fakta mengenai RUU Cipta Kerja, diharapkan sebagai netizen Anda dapat lebih bijak dengan seluruh informasi yang disebarkan. Pastikan cari tahu dahulu faktanya sebelum berpendapat.


Related Post

Ganjil Genap dan One Way Mudik Lebaran 2022

Ganjil Genap dan One Way Mudik Lebaran 2022

Indonesia Menjadi Basis Produksi Baterai dan Kendaraan Listrik Dunia

Indonesia Menjadi Basis Produksi Baterai dan Kendaraan Listrik Dunia

Teknologi Jadi Kunci Optimalkan Industri Manufaktur di Tengah Pandemi

Teknologi Jadi Kunci Optimalkan Industri Manufaktur di Tengah Pandemi