Pemerintah Indonesia menegaskan dukungannya terhadap pengembangan industri kendaraan listrik (EV) melalui Keputusan Presiden No. 55/2019, yang menetapkan EV sebagai prioritas nasional. Langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi energi dan mengadopsi sumber energi bersih.

Keputusan tersebut memberikan insentif fiskal, termasuk pembebasan bea masuk untuk kendaraan listrik Completely Knock Down (CKD) dan Incompletely Knock Down (IKD), serta insentif pajak berdasarkan emisi dan kapasitas mesin EV. Insentif non-fiskal mencakup pengecualian pembatasan penggunaan jalan dan hak produksi teknologi EV oleh pemerintah.

DPR sedang membahas rancangan undang-undang energi terbarukan untuk mendukung sumber energi bersih, termasuk insentif untuk teknologi berkelanjutan dan penelitian, yang dapat mendukung penggunaan EV.

Pemerintah juga merilis aturan yang menghapus persyaratan uang muka pinjaman dan melonggarkan aturan kredit untuk pembelian kendaraan hijau, bertujuan meningkatkan aksesibilitas pinjaman bagi pembeli mobil listrik dan merangsang permintaan EV.

Langkah lainnya melibatkan penghentian ekspor bijih nikel mentah untuk memastikan pasokan logam yang cukup bagi pabrik baterai domestik. Indonesia juga sedang merancang rantai pasokan EV terintegrasi, termasuk menarik produsen mobil, mendirikan perusahaan baterai milik negara, dan meningkatkan produksi baterai ion litium. Fokus lokal terlihat dalam rencana memodifikasi sepeda motor dengan mesin listrik untuk meredam dampak kehilangan pekerjaan di sektor manufaktur lokal.

 

Sumber: KPMG Indonesia